BERITA

Sesi foto bersama pada Rapat Koordinasi Kemiskinan Ekstrem, Pemilu dan Pilkada 2024 yang digelar Disdukcapil Provinsi Jawa Barat di Hotel Novotel Bandung, Rabu (14/8/2024). [Foto: Dok. Dit. PIAK]

Bandung – Jajaran Dinas Dukcapil turut mengambil peran penting dalam upaya pemerintah menghapus kemiskinan ekstrem, pemilu dan pilkada di Indonesia. Hal ini terungkap pada Rapat Koordinasi Kemiskinan Ekstrem, Pemilu dan Pilkada 2024 yang digelar Disdukcapil Provinsi Jawa Barat di Hotel Novotel Bandung, Rabu (14/8/2024).

Rakor berlangsung dua hari hingga Kamis (15/8/2024) diikuti para Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Kadis Dukcapil Provinsi Jabar Berli Hamdani Gelung Sakti menegaskan komitmen pihaknya untuk menyediakan data kependudukan yang akurat dan terintegrasi guna mendukung program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, pemilu dan pilkada 2024. Selain itu ia pun menyoroti pentingnya menjaga keamanan data pribadi terutama selama proses pemilu dan pilkada 2024. 

"Rapat ini merupakan langkah strategis bagi kita semua untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan koordinasi dalam menghadapi tantangan besar yang ada di depan mata, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem dan menjaga keamanan data pribadi menjelang pemilu dan Pilkada Serentak 2024," kata Kadis Berli Hamdani saat membuka rakor.

Kadis Berli menggarisbawahi peran Disdukcapil sangatlah krusial dalam memastikan pasokan data yang akurat dan aman. "Dengan data yang jitu dan sahih maka program-program yang kita jalankan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Berli Hamdani.

Sementara narasumber dari Direktorat PIAK Ferry Anggarendra juga menekankan pentingnya percepatan perekaman KTP elektronik (KTP-el) sebagai bagian dari persiapan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. 

Hingga Semester I tahun 2024, Jawa Barat mencatat jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, mencapai 50.489.208 jiwa. "Dukcapil Jawa Barat juga perlu berfokus pada sinkronisasi data kependudukan untuk meminimalisir anomali data yang dapat mengganggu tahapan pemilihan kepala daerah," kata Ferry yang juga Wakil Ketua Tim Pengolahan Data Kependudukan Ditjen Dukcapil. 

Inisiatif ini termasuk sinkronisasi data dengan KPU maupun dengan kementerian/lembaga lain serta pembaruan data secara berkala untuk memastikan akurasi dan validitas informasi kependudukan.

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi belum lama ini merilis data kependudukan bersih pada Semester I 2024 sebanyak 282.477.584 jiwa. Data itu terdiri dari 142.569.663 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 139.907.921 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. 

"Data ini dimanfaatkan dalam berbagai layanan publik. Mari kita jaga bersama, mulai dari jajaran Dukcapil, pemerintah daerah, lembaga pengguna, hingga masyarakat sebagai pemilik data," tegas Teguh Setyabudi.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada penyerahan data DP4 kepada KPU bulan Mei lalu menegaskan bahwa data DP4 yang menjadi basis data untuk penyusunan daftar pemilih tetap ada yang sifatnya mesti dilindungi. "Diharapkan kepada seluruh instansi terkait dan masyarakat umum agar menjaga dengan baik kerahasiaan data yang dikecualikan untuk dipublikasi," kata Mendagri Tito Karnavian. Dukcapil***